Polda Metro Tarik 1.428 Pucuk Senjata Api di Kalangan Sipil

Polda Metro Tarik 1.428 Pucuk Senjata Api di Kalangan SipilJakarta – Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya menarik senjata api di kalangan masyarakat sipil. Penarikan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan kepemilikan senjata api, khususnya di kalangan masyarakat sipil.

“Sebanyak 1.428 pucuk senjata api sudah kita tarik. Sisanya masih ada yang pemiliknya yaitu yang dipakai TNI-Polri kemudian dipakai pejabat tinggi negara,” kata Kabag Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (Wasendak) Ditintelkam Polda Metro Jaya AKBP Suparmin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/11/2015).

Suparmin mengatakan, untuk pengawasan senjata api di kalangan sipil, pihaknya terus berupaya melakukan penarikan senjata api.

“Untuk pengawasan, ini bagi masyarakat yang bukan masuk data-data selektif prioritas, kita selalu berupaya untuk menarik,” imbuhnya.

Penarikan senjata api, lanjut dia, dilakukan kepada mereka-mereka yang izin kepemilikannya sudah habis. Ia tambahkan, penarikan senjata api ini dilakukan kepada mereka yang memang sudah mengantongi izin kepemilikan senjata api secara legal.

“Tapi dalam undang-undang, kita tidak ada kewenangan upaya paksa, kami imbau saja. Senjata yang habis masa berlakunya bukan senjata ilegal, tapi legal yang melanggar adiministrasi,” lanjutnya.

Di samping itu, pihak kepolisian juga tidak sembarang mengeluarkan izin kepemilikan senjata api legal kepada masyarakat sipil. Ada proses selektif ketat yang harus dilalui para pemohon, di samping harus memiliki keahlian dalam memegang senjata api.

“Yang pasti harus tes psikotes terlebih dahulu. Kalau tidak lulus psikotes, ini tidak akan diberikan. Begitu juga kalau dia tidak lulus uji praktik menembak juga tidak akan diberikan,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti menambahkan, ada beberapa orang yang memang diperbolehkan memegang senjata api. Namun, sekali lagi, lanjutnya, itu dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat.

“Pengguna senjata api yang mendapat izin itu diawasi oleh Wasendak. Penggunanya harus sesuai undang-undang dan Perkap Kapolri. Misalnya, (dapat digunakan) dalam kondisi membahayakan atau terdesak. Itu pun harus buat laporan, bukannya lari,” kata Krishna.

KOMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here